TBBR News, Pontianak, 26/08/2025 – Ketika seorang jurnalis senior menulis, publik berharap ada pencerahan, informasi yang akurat, serta analisis yang tajam. Namun apa jadinya jika tulisan seorang tokoh pers justru penuh gosip, keliru fakta, dan berpotensi memprovokasi? Itulah yang tampak dari artikel Dahlan Iskan berjudul “Panglima Merah” 25 Agustus 2025 yang dimuat di https://disway.id/catatan-harian-dahlan/893696/panglima-merah dan sedang beredar luas di whattsap
Panglima Jilah Diseret ke Ranah Mitos
Dalam tulisannya, Dahlan Iskan melabeli Panglima Jilah dengan narasi mitos: tubuh penuh tato, bisa terbang dengan daun kelapa sawit, sosok sakti yang muncul sebagai jelmaan Panglima Burung.
Narasi ini bukan hanya salah, tapi juga menyudutkan. Ia membingkai Panglima Jilah seolah tokoh gaib yang misterius, bukan figur adat yang nyata. Padahal, Panglima Jilah adalah sosok Dayak yang menghargai dan menghormati warisan adat budaya dari leluhurnya, selain itu dia sudah diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang baru saja menghadiri acara ulang tahunnya.
Apakah mungkin seorang tokoh yang “aneh” dan “gaib” sebagaimana ditulis Dahlan justru disambut resmi oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Bukankah fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa Panglima Jilah adalah tokoh baik, dihormati, dan diakui negara? Tulisan Dahlan di sini jelas membentuk citra negatif, padahal kenyataan justru sebaliknya.
Jurnalisme Gosip
Dahlan menulis bahwa ulang tahun ke-45 Panglima Jilah berlangsung di Sambora. Faktanya, acara itu digelar di desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Kesalahan alamat ini fatal. Bagaimana mungkin seorang yang pernah menjabat CEO Jawa Pos, Dirut PLN, bahkan Menteri ESDM, menulis tanpa verifikasi? Apakah standar jurnalistik yang ia bangun selama ini hanya sebatas “asal menulis”? Kalau fakta sederhana seperti alamat saja salah, apa yang bisa diharapkan dari analisis yang ia buat?
Lebih parah lagi, Dahlan Iskan secara gamblang mengaku bahwa pengetahuannya tentang sosok Panglima Jilah hanya ia peroleh dari obrolan dan telinga orang sekitar. Pernyataan ini bukan sekadar jujur, tapi justru menyingkap kelemahan paling mendasar dalam tulisannya. Ia tidak bersandar pada riset yang kuat, tidak melakukan wawancara resmi, tidak menelusuri dokumen, dan sama sekali tidak mengandalkan data yang teruji. Tulisan itu lahir dari gosip.
Dalam dunia jurnalistik, ada garis tegas yang membedakan antara berita, opini, dan gosip. Berita lahir dari fakta, opini lahir dari analisis, sedangkan gosip lahir dari bisik-bisik. Ketika gosip dipakai sebagai sumber utama, yang terjadi bukan pencerahan publik, melainkan pembelokan persepsi publik. Inilah yang dalam ilmu komunikasi disebut jurnalisme gosip.
Bahaya jurnalisme gosip semakin besar ketika gosip itu ditulis oleh figur sebesar Dahlan Iskan. Ia bukan penulis amatir, bukan wartawan magang, dan bukan blogger anonim. Ia mantan wartawan senior, mantan bos media terbesar di Indonesia, mantan menteri, bahkan masih dianggap tokoh panutan dalam dunia tulis-menulis. Dengan segala reputasi itu, publik dengan mudah percaya bahwa apa yang ia tulis adalah benar. Padahal, sumbernya hanya bisik-bisik. Gosip yang tadinya hanya berputar di lingkaran kecil tiba-tiba mendapat panggung nasional. Gosip itu pun berubah wujud menjadi opini publik, bahkan bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sosok yang diberitakan.
Di sinilah letak bahayanya. Seorang Dahlan Iskan seharusnya tahu betul, gosip yang ia tulis bisa mencederai reputasi seseorang, merusak kehormatan tokoh adat, bahkan memicu persepsi negatif yang berlarut-larut. Padahal, Panglima Jilah adalah figur publik yang telah berkali-kali berinteraksi dengan negara, bertemu Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, hingga tokoh-tokoh nasional lain. Artinya, ia bukan sosok sembarangan yang hanya bisa dinilai dari omongan atau bisik – bisik.
Kekeliruan Dahlan ini bukan hanya soal kesalahan teknis jurnalistik, tapi juga soal etika. Seorang jurnalis senior mestinya memegang teguh prinsip check and recheck. Mestinya ia memahami, gosip tidak bisa diperlakukan sebagai kebenaran. Mestinya ia tahu, menulis tentang tokoh adat berarti berhadapan dengan kehormatan kolektif sebuah komunitas, bukan sekadar personal. Tapi sayangnya, prinsip itu ia abaikan.
Akibatnya, yang lahir bukanlah karya jurnalistik, melainkan rumor yang dibungkus gaya bahasa indah. Inilah titik terendah dari seorang Dahlan Iskan. Ia turun derajat dari jurnalis panutan menjadi penyebar rumor. Dari penulis inspiratif menjadi penggiring opini berbasis gosip.
Pertanyaannya: apakah publik akan membiarkan gosip dijadikan sumber kebenaran? Apakah bangsa sebesar Indonesia akan diam ketika tokoh nasional menuliskan rumor seolah fakta? Jika hal ini dibiarkan, maka jurnalisme kita akan semakin rapuh di mana gosip lebih dipercaya daripada data, dan omongan lebih dihargai daripada riset.
Transmigrasi, Provokasi yang Diselipkan
Tulisan tentang ulang tahun Panglima Jilah tiba-tiba disusupi narasi transmigrasi. Dahlan menyinggung asal-usul keluarga Sujiwo, lalu membenturkannya dengan sejarah transmigrasi Jawa-Madura.
Pertanyaannya: apa hubungan transmigrasi dengan ulang tahun Panglima Jilah? Jelas, Tidak ada. Tulisan tentang ulang tahun Panglima Jilah sejatinya bisa menjadi refleksi tentang kiprah seorang tokoh adat yang telah mendapat pengakuan negara. Namun, Dahlan Iskan justru menyelipkan isu transmigrasi yang sama sekali tidak berkaitan. Ia menyinggung asal-usul keluarga Sujiwo, lalu membenturkannya dengan sejarah transmigrasi Jawa–Madura. Pertanyaannya sederhana, apa hubungan transmigrasi dengan ulang tahun Panglima Jilah? Sekali lagi, jawabannya jelas, TIDAK ADA.
Narasi yang dibangun Dahlan bukannya memberi pencerahan, malah berpotensi memantik ketegangan sosial. Saat ini, masyarakat Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat memang sedang menyuarakan penolakan transmigrasi baru, karena dianggap mengancam ruang hidup dan hak masyarakat lokal. Namun penolakan ini sama sekali tidak ditujukan kepada para transmigran lama yang sudah hidup berdampingan. Dengan menyinggung sejarah transmigrasi dalam tulisan tentang Panglima Jilah, Dahlan seolah ingin mencampuradukkan fakta dan menggiring opini publik seakan-akan gerakan Aliansi Kalimantan Barat Menggugat menolak keberadaan orang Jawa atau Madura yang sudah lama tinggal di Kalimantan Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Aliansi Kalimantan Barat Menggugat merupakan gabungan dari berbagai ormas, OKP, kelompok lintas suku/etnis hingga mahasiswa yang telah melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Barat baru – baru ini.
Ini berbahaya, narasi itu justru membuka kembali luka lama, menghadirkan bayangan konflik sosial, dan menggeser substansi perjuangan Aliansi Kalimantan Barat Menggugat yang sesungguhnya. Alih-alih mengangkat nilai perayaan ulang tahun Panglima Jilah yang menjadi momentum konsolidasi dan penguatan solidaritas Dayak dengan pemerintah yang dihadiri oleh Wapres RI, tulisan itu justru diarahkan ke ranah provokatif.
Langkah Dahlan bisa dianggap memancing kontroversi agar tulisannya ramai dibicarakan. Tetapi risiko dari tulisannya adalah tumbuhnya prasangka, stigma, dan bahkan potensi perpecahan antarwarga. Ia menulis seakan-akan konflik etnis Dayak–Jawa/Madura sedang mengintai, padahal realitasnya yang dipersoalkan adalah kebijakan negara tentang transmigrasi, bukan hubungan antarwarga.
Dengan kata lain, artikel “Panglima Merah” telah bergeser jauh dari makna sesungguhnya. Bukan lagi menulis tentang Panglima Jilah, melainkan mengotak-atik isu sensitif yang tidak relevan, dan akhirnya lebih menyerupai provokasi ketimbang pencerahan.
Dari Inspirasi Menjadi Provokasi
Dahlan Iskan dulu dikenal sebagai penulis inspiratif. Gaya bertuturnya ringan, enak dibaca, tetapi sarat informasi. Ia bukan orang sembarangan, Ia mantan CEO Jawa Pos, pernah menjabat Direktur Utama PLN, bahkan Menteri ESDM. Reputasi itu semestinya membuat tulisannya menjadi rujukan dan menjadi sumber pencerahan publik. Namun dalam artikel “Panglima Merah” yang ia tulis 25 Agustus 2025, reputasi itu justru runtuh. Tulisan ini menjadi titik terendah seorang Dahlan Iskan. Bukan hanya salah data, ia juga bersandar pada gosip, melabeli tokoh adat secara negatif, dan lebih parah lagi, menyelipkan isu provokatif yang membahayakan kerukunan di Kalimantan Barat.
Blunder Dahlan Iskan; Menebang Pohon Tanpa Mengenal Akar
Ada sebuah pepatah Dayak yang berbunyi, “Jika hendak menebang pohon, kenalilah dulu akarnya.” Pepatah ini seolah menjadi pengingat, bahwa sebelum seseorang berbicara tentang tokoh adat Dayak, ia harus mengerti akar sejarah, adat, dan kebenaran faktual. Sayangnya, dalam tulisannya berjudul “Panglima Merah” pada 25 Agustus 2025, Dahlan Iskan justru menebang pohon tanpa mengenali akar.
Tulisan yang diharapkan menjadi pencerahan, justru berisi kesalahan data, kekeliruan tafsir budaya, dan kesembronoan dalam menyebut identitas tokoh. Lebih berbahaya lagi, gaya menulisnya menggeser fakta menjadi gosip, gosip menjadi fitnah, dan fitnah berpotensi berubah menjadi provokasi.
Mari kita kupas satu per satu.
1. Kesalahan Faktual yang Fatal
Seorang jurnalis senior tentu diharapkan memegang teguh verifikasi. Namun apa yang ditulis Dahlan menunjukkan sebaliknya, yaitu :
a. Dahlan menyebut bahwa ulang tahun Panglima Jilah dilaksanakan di Sambora, padahal faktanya di Desa Sepang.
b. Menerjemahkan nama Jilah sebagai “Merah”, padahal arti sebenarnya adalah Lidah.
c. Mengecilkan jumlah anggota Pasukan Merah dari lebih 400.000 orang menjadi hanya “300.000-an” orang.
d. Menukar nama asli Panglima Jilah menjadi Antonius padahal nama aslinya adalah Agustinus.
Kesalahan ini bukan sekadar “typo” atau sepele tetapi merupakan kegagalan paling mendasar seorang penulis dalam menjaga kredibilitasnya.
2. Mengaburkan Fakta Budaya dan Adat
Lebih parah lagi, kesalahan Dahlan masuk ke wilayah adat dan budaya, yang bagi orang Dayak adalah hal sakral. Gelar Panglima Jilah dipelintir seolah turunan mitos Panglima Burung. Padahal secara historis dan kontekstual, keduanya berbeda. Selain itu, istilah Bahaupm Bide Bahana ditulis ngawur hanya sebagai “apel gotong royong”. Padahal makna sesungguhnya adalah Musyawarah atau Pertemuan Akbar Masyarakat Dayak dengan tokoh/pemimpin besarnya, sebuah forum sakral yang melibatkan marwah Dayak. Bayangkan, bagaimana publik luas bisa memahami Dayak dengan benar jika tokoh nasional justru menyebarkan tafsir keliru?
3. Kredibilitas yang Dipertaruhkan
Dahlan Iskan bukan penulis amatiran. Ia pernah menjabat sebagai CEO Jawa Pos Group, Direktur Utama PLN hingga Menteri BUMN RI. Dengan latar belakang sebesar ini, publik berharap tulisannya lahir dari riset dan wawancara langsung, bukan gosip warung kopi. Tetapi kenyataan yang tampak justeru sebaliknya. Maka wajar bila muncul pertanyaan: Apakah Dahlan masih menulis sebagai jurnalis serius, atau sekadar sebagai penggiring opini yang mencari sensasi?
4. Dampak Sosial dan Politik
Kesalahan itu bukan tanpa akibat. Tulisan sembrono bisa menyudutkan Panglima Jilah dengan label negatif, menyesatkan pemahaman publik tentang adat Dayak dan menciptakan stigma seolah organisasi Dayak tidak kredibel. Padahal faktanya, Panglima Jilah sudah diterima secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo, Kapolri, hingga Wapres Gibran. Pertemuan itu adalah pengakuan negara, bukan gosip. Namun Dahlan masih berani menulis dengan cara memelintir bahkan salah lokasi.
Dari Gosip Menjadi Provokasi
Tulisan Dahlan Iskan bukan hanya sekadar asal-asalan. Ia adalah cermin dari kecerobohan, dangkalnya riset, dan hilangnya tanggung jawab moral seorang penulis senior. Seorang jurnalis sejati seharusnya menjadi jembatan kebenaran, bukan penyebar kabut yang menyesatkan. Apalagi, isu yang disentuhnya adalah soal masyarakat Dayak, suku besar dengan sejarah panjang konflik yang sensitif. Satu kalimat keliru bisa memicu luka lama terbuka kembali.
Inilah sebabnya mengapa tulisan Dahlan Iskan patut dikritisi dengan keras. Bukan untuk mempermalukan pribadi, tetapi untuk meluruskan kebenaran, menjaga marwah Dayak, dan memastikan publik tidak dicekoki informasi yang menyesatkan. Maka, demi kehormatan fakta, demi harga diri Dayak, dan demi integritas profesi jurnalistik itu sendiri, Dahlan Iskan seharusnya segera melakukan klarifikasi terbuka. Itu bukan hanya bentuk tanggung jawab, tetapi juga satu-satunya cara menjaga sisa kredibilitasnya sebagai penulis yang pernah dihormati.
(Oleh: Moses Thomas, Kepala Biro Humas DPP TBBR Se – Tanah Dayak)